Indonesia, tercatat dua kali mendapat apresiasi dalam hal pengurangan kemiskinan. Pertama,
pada zaman Orde Baru, Bank Dunia memberikan apresiasi kepada Indonesia
sebagai negara yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dimana
tingkat kemiskinan di Indonesia telah berhasil diturunkan dari sekitar
40% pada tahun 1976 menjadi sekitar 11% pada tahun 1996 berdasarkan data
Badan Pusat Statistik. Kedua pada Periode 2005-2009. Berdasarkan catatan Worldfactbook dan World Bank, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya.
“Sepanjang
periode 2005 hingga 2009, laju rata-rata penurunan jumlah penduduk
miskin Indonesia per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan pencapaian negara lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan
Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. Bahkan India
mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin,” ungkap
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof. Firmanzah,
Ph.D, di Jakarta, Senin (27/5).
Menurut Firmanzah, angka
kemiskinan di tahun 2005 sebesar 15,97% (35,1 juta orang) dapat ditekan
menjadi 11,96% (29 juta orang) per Maret 2012 dan ditargetkan mencapai
11,5% di akhir 2012. “Ini menunjukkan telah terjadi pengurangan jumlah
penduduk miskin hingga 6 juta orang dengan tingkat konsistensi penurunan
yang terjaga termasuk pada pasca krisis dan perlambatan global
2008-2009,” ungkap Prof. Firmanzah.
Ia
menyebutkan, angka kemiskinan di tahun 2004 sebesar 16,66% (36,1 juta
orang) dapat diturunkan menjadi 11,66% (28.59 juta orang) per Septemeber
2012. Sementara dalam RAPBN 2013, pemerintah menargetkan angka
kemiskinan berkisar 9,5 – 10,5% dan diharapkan pada akhir 2014 dapat
berkisar di 8-9%.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu juga mengemukakan, sepanjang
2005-2012 angka kemiskinan menurun rata-rata antara 1,16 persen hingga
1,27 persen per tahun dan mampu menyelamatkan sekitar 7 juta jiwa keluar
dari lingkaran kemiskinan.
Menurut
Firmanzah, Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan sejumlah
program pembangunan yang sedang berjalan telah berhasil tidak hanya
menekan angka kemiskinan tetapi juga meluas pada sejumlah indikator
sosial termasuk turunnya angka pengangguran. “Menurunnya angka
pengangguran juga merupakan katalisator penekan jumlah orang miskin
sepanjang 2005-2012,” papar Firmanzah.
Di tengah pertumbuhan penduduk yang
mencapai 240 juta, lanjut Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan
Pembangunan itu, pada akhir 2012 jumlah pengangguran dapat ditekan
menjadi 6.1 persen (7.2 juta orang) dibanding 9.9 persen (10.3 juta orang) di tahun 2004.
“Peningkatan perluasan lapangan kerja ini menjadi salah satu exit strategy bagi jeratan kemiskinan di Indonesia. Hingga agustus 2012 tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi 6,14%,” ungkap Firmanzah.
Disebutkan Firmanzah, capaian ini bahkan mendapat apresiasi dalam laporan mid-term IMF 2012 di saat negara-negara maju menghadapi tingginya angka pengangguran sebagai imbas dari krisis global. “Selain keep buying strategy, berbagai
program percepatan pembangunan juga memberi andil bagi perluasan
lapangan kerja yang kemudian mendorong tenaga kerja di sektor formal
semakin meningkat hingga menghampiri 40%,” jelas Firmanzah.
Mengenai
Program Percepatan penanggulangan Kemsikinan dengan 4 klaster, menurut
Prof. Firmanzah, tidak hanya menekan angka kemiskinana tetapi juga
mendorong daya beli masyarakat. Di samping itu program pembangunan yang
sedang berjalan serta aliran investasi yang masuk telah memperluas
lapangan pekerjaan sebagai salah satu katalisator pengentasan kemiskinan
di Indonesia.
"Klaster
I hingga IV untuk mengakselerasi percepatan pengentasan kemiskinan
sehingga mempermudah pencapaian target di akhir 2013. Dengan berbagai
program yang didesain dalam kerangka besar percepatan pembangunan,
kemiskinan di Indonesia diharapkan dapat ditekan hingga 8-9 persen di akhir 2014,” urai Prof. Firmanzah.
Menurut
Prof. Firmanzah, pada tahun 2013, anggaran pengentasan kemiskinan di
alokasikan sebesar Rp.115.5 triliun atau meningkat 16 persen dari 2012
(Rp.99.2 triliun). Rata-rata kenaikan anggaran pengentasan kemsikinan
yang dialokasikan dalam APBN periode 2004-2013 (yoy) mencapai 18 persen.
(ES)
0 komentar:
Posting Komentar