Kompolnas: Entaskan Pengangguran Bukan Tugas Polisi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional menilai program Kepolisian Daerah Metro Jaya ikut mengentaskan warga dari pengangguran melenceng dari tugas pokok kepolisian. Lewat program Polisi Peduli Pengangguran, yang kini masih berjalan, kepolisian merekrut orang yang tidak punya pekerjaan untuk dilatih keterampilan dan menyalurkannya ke sejumlah perusahaan. “Kalau mengentaskan (warga dari) kemiskinan itu masuk ranah pemerintah daerah,” kata Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrachman Rabu, 10 April 2013.

Menurut Hamidah, tugas utama kepolisian adalah mengayomi dan melindungi warga negara serta menegakkan hukum. Dia khawatir, jika polisi ikut menciptakan lapangan pekerjaan, hal itu justru akan mengganggu tugas utama kepolisian.

Program Polisi Peduli Pengangguran berjalan di Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan sejak Januari lalu. Polsek Kebayoran Baru, yang menjadi pusat program ini di Jakarta Selatan, sudah merekrut warga pengangguran dalam dua gelombang sejak Januari lalu. “Gelombang pertama yang mendaftar 70 orang, yang lolos 40. Gelombang kedua masih berlangsung, yang mendaftar 45 orang," kata Kepala Unit Binmas Polsek Kebayoran Baru Komisaris Syem A. Ekon, Selasa lalu.

Setelah lolos seleksi, kata dia, para penganggur itu mendapat kursus teknis di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) selama tiga bulan. “Setelah itu kami rekomendasikan ke perusahaan yang berminat,” ujarnya.

Menurut juru bicara Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto, Polda memiliki alasan kuat menjalankan program tersebut. Menurut dia, salah satu penyebab tingginya tingkat kriminalitas adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang jauh dari cukup. “Berkurangnya pengangguran di Ibu Kota dapat mengurangi jumlah preman yang kerap menebar kejahatan,” ujarnya.

Program yang digagas oleh Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno pada November tahun lalu itu berangkat dari data yang diperoleh kepolisian bahwa hampir 60 persen pelaku kejahatan adalah orang-orang yang belum mempunyai pekerjaan. “Perlu terobosan untuk menanganinya," ujar Putut di Pelabuhan Sunda Kelapa, November tahun lalu.

Salah satu pihak yang diajak bekerja sama oleh Polda adalah pengelola Pelabuhan Sunda Kelapa dan Tanjung Priok. Para penganggur yang sudah dilatih akan diikutkan dalam penataan kedua pelabuhan tersebut. General Manager Pelabuhan Sunda Kelapa Agus Hendrianto kala itu mendukung program ini. Pertengahan 2013, kata dia, akan disediakan sekitar 1.000 lowongan pekerjaan. ”Kalau mereka bisa menyemen, ya, kami ambil,” ujarnya.

Adapun Polres Jakarta Timur juga mulai melatih 100 orang untuk disiapkan menjadi satuan pengamanan dan sopir di kawasan Jawatan Industri Pulo Gadung. Pengganguran yang direkrut berkelakuan baik dan tidak tersangkut masalah hukum. Perekrutan ini tidak dipungut biaya. Di Jakarta Barat, program ini dipusatkan di Polres Cengkareng dan Kalideres. Polsek Kalideres mengklaim menyalurkan sekitar 30 penganggur setiap bulan sejak Januari lalu. Polsek Cengkareng melatih 20 penganggur menjadi satpam sejak Februari lalu.

Meski menyebut program itu bagus, Hamidah menyarankan kegiatan seperti ini jangan sampai dijadikan program jangka panjang. "Ini sebenarnya pancingan untuk pemerintah agar lebih memperhatikan soal pekerjaan bagi warganya," katanya, sambil menambahkan, “Agar polisi bisa kembali menjalankan tugas mereka.”