Rabu, 03 Juli 2013

Pemerintah Klaim Data Kependudukan Akurat

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan data penduduk potensial pemilu (DP4) yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan acuan daftar pemilih Pemilu 2014 sangat akurat sehingga tak perlu diragukan.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Irman ?mengatakan, ?pemerintah dalam tiga tahun terakhir fokus membenahi DAK2 dan DP4.
?
Pembenahan tersebut dimulai dari sistem verifikasi data secara online yang sudah tersambung dari pusat hingga kecamatan yang sebelumnya dilakukan secara manual.
?
Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses audit data pemilu apabila terjadi penggelembungan data. Pemerintah juga sudah melakukan perekaman e-KTP yang menjamin dapat mengatasi daftar pemilih tetap (DPT) ganda yang selama ini menjadi kendala data pemilu.

“Oleh karena itu kami yakin akurasi DAK2 dan DP4 yang diserahkan ke KPU sangat terjamin. Apalagi kami sudah melakukan perekaman e-KTP. Jadi tidak mungkin lagi ada yang ganda,” katanya kepada SINDOdi Jakarta kemarin.
?
Menurut Irman, akurasinya data yang diserahkan pemerintah ke KPU untuk DPT 2014 lebih tinggi dibandingkan dengan DPT 2009 yang total pemilihnya berjumlah 171 juta. Hal ini juga akan memudahkan kerja KPU.

Dia mengatakan, KPU nantinya dapat menyandingkan data dari pemerintah dengan data yang dimiliki KPU hasil dari pemilu sebelumnya dan pilkada terakhir. Irman menambahkan, UU No 8 Tahun 2012 tentang? Pemilu mengamanatkan penyerahan data? tersebut dilakukan 16 bulan sebelum pemilu legislatif yang jatuh pada 9 April 2014.
?
“Tapi? pemerintah?? akan? mempercepat ? penyerahan? data ?DAK2 ?ke ?KPU? pada? 6 Desember 2012 dan DP4 pada 7 Februari 2013,” imbuhnya.

Irman juga sempat menyinggung perkembangan perekaman e-KTP serta berbagai tudingan banyaknya perekaman e-KTP yang bermasalah di beberapa daerah. Irman mengatakan, perekaman data e- KTP hingga saat ini sudah mencapai 156 juta dari 172 juta penduduk wajib e-KTP yang ditargetkan hingga akhir 2012.
?
Pemerintah? optimistis target 172 juta penduduk dapat tercapai pada Oktober 2012 ini. Anggota KPU Juri Ardiantoro mengatakan, data pemerintah akan disinkronisasi dengan data KPU agar lebih akurat.
?
“Bukan verifikasi ulang. KPU akan memutakhirkan atau updating data yang dari pemerintah di lapangan. Pemutakhiran juga dengan memperhatikan DPT pilkada terakhir,” jelas Juri.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain memandang,data yang diserahkan pemerintah kepada KPU memang meringankan tugas KPU. Namun, KPU tidak bisa menerima begitu saja data tersebut tanpa melakukan verifikasi ulang.
?
“Bisa saja ada penduduk yang meninggal dunia sehingga datanya tidak perlu dimasukkan lagi sebagai pemilih. Pemutakhiran data pemilu sangat penting,”tegasnya. robbi khadafi

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

TRANSMIGRASI

Kebijakan transmigrasi itu terus di jalankan sampai pemerintah Orde baru memberikan orientasi yang luas mulai tahun 1972. Undang – undang No. 3 tahun 1972 memberikan tujuan yang luas pada transmigrasi dimana pertimbangan demografi hanya merupakan satu dari tujuh sasaran yaitu:

·         Peningkatan taraf hidup

·         Pembangunan daerah

·         Keseimbangan penyebaran penduduk

·         Pembangunan yang merata diseluruh indonesia

·         Pemanfa’atan sumber – sumber alam dan tenaga manusia

·         Kesatuan dan persatuan bangsa

·         Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional

Kebijakan penduduk yang dijalankan saat ini merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah di rumuskan dalam Garis – garis  besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004.  Pada periode GBHN 1999-2004, kebijakan yang menyangkut  kependudukan  tidak merupakan kebijakan  tersendiri,tetapi merupakan bagian dari kebijakan bidang sosial dan budaya,khususnya pada bidang kesehatan dan kesejatraan sosial.

Arah kebijakanya :

Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran,memperkecil angka kematian,dan peningkatan kualitas program keluarga berencana .

Tujuan kebijakan kependudukan :

Untuk mengendalikan jumlah kelahiran menjadi sangat penting.


KELUARGA  BERENCANA

Salah satu kebijakan dalam bidang kependudukan yang sangat penting di indonesia telah ditunjukkan keberasilannya adalah kebijakan pengendalian jumlah penduduk melalui program KB.

Hal yang menjadi perhatian pada program KB di indonesia :

Program KB telah dapat mengubah pandangan masyarakat yang pronatalis,yang meliat penduduk dari sudut kuantitas saja,menjadi pandangan antinatalitas,yang menekankan pada kesejahteraan masing – masing kelurga melalui pengaturan kelahiran.

Kenyataan bahwa dukungan masyarakat cukup besar pada program KB dan tantangan dari beberapa pihak dapat dianggap kurang berarti.

Indonesia dapat membuktikan bahwa program KB dapat dilaksanakan dipedesaan secara efektif.

Untuk menjadikan gerakan KB sebagai suatu lembaga atau pranata sosial,maka KB harus diusahakan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dalam bentuk norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Program KB juga merupakan usaha untuk melak sanakan kegiatan beyond family planning.

v  Pandangan yang menyatakan bahwa penurunan fertilitas hanya dapat di capai melalui pembangunan ekonomi.

v  Pandangan masyarakat tentang peranan anak dalam kehidupan berkeluarga dan sebagai jaminan hari tua maupun tenaga bantuan untuk keluarga.
v  Pandangan yang menyatakan bahwa dengan program KB yang di kelola dengan baik,fertilitas akan diturunkan.

BLSM Salah Sasaran, Kakek Miskin Ini Dapat dari Tetangga

VIVAnews - Tidak semua warga miskin beruntung mendapat dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar. Salah satu yang tidak beruntung itu adalah Mamat Rahmat, yang berusia 71 tahun, warga Kampung Pangampaan, Kelurahan Pakuwon, Garut Kota.

Kakek miskin ini tak masuk daftar Rumah Tangga Sasaran, sehingga tidak berhak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial. Tentu saja, dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak itu, tak bisa diterima.

Namun, akhirnya ada tetangganya yang sadar bahwa ia jauh lebih mampu dari Mamat. KPS yang dia miliki pun dialihkan ke Mamat. Mamat akhirnya bisa antre di Kantor Pos mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

Pengalihan sukarela ini dibenarkankan di Kecamatan Garut Kota. Petugas kecamatan Iwan Setiawan mengaku banyak pemegang KPS yang merasa mampu, sehingga sukarela menyerahkan jatahnya ke warga miskin. "Seperti Pak Mamat ini," katanya.

Iwan mengatakan, mengubah identitas KPS bukan kewenangannya. Dia hanya bisa mengimbau mengalihkan BLT ini ke warga yang benar-benar miskin ini secara sukarela. Ini semua agar pemberian bantuan ini tepat sasaran.
"Dana BLSM bisa dicairkan oleh orang lain asalkan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga penerima sebenarnya, " katanya.

Sebagaimana luas diketahui bahwa setelah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi,  pemerintah menyiapkan kompensasi Rp29,4 triliun untuk masyarakat miskin. Dana terbesar berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, yakni Rp9,7 triliun. Lalu disusul Bantuan Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun, Program Infrastruktur Dasar Rp7,25 triliun, Program Beras Miskin Rp4,3 triliun, dan tambahan untuk Program Keluarga Harapan Rp700 miliar.

BLSM akan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga miskisn dengan besaran Rp300 ribu per rumah tangga pada tahap pertama dan Rp150 ribu pada tahap kedua dan ketiga.

Program KB Sulit Capai MDGs

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Program Keluarga Berencana (KB) dinilai belum sesuai harapan. Sehingga, pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) untuk pelayanan KB sulit tercapai.

Deputi Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Julianto Witjaksono mengatakan, perlu komitmen yang kuat dari semua pihak agar sasaran MDGs pada 2015 tercapai dengan baik. Menurutnya, beberapa sasaran yang belum tercapai, di antarannya, angka fertilitas (TFR) yang mengalami stagnansi selama 10 tahun terakhir, yakni tetap 2,6 per wanita usia 15-49 tahun.

Selain itu, angka fertilitas pada usia remaja belum sesuai harapan karena angka age spesific fertility rate (ASFR) untuk usia antara 15-19 tahun menurun dari 51 per 1.000 perempuan menjadi 48 per 1.000 perempuan. “Padahal, kita menargetkan menjadi 30 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun pada 2015,” kata Julianto saat membuka Seminar Nasional Peningkatan Akses Dan Kualitas Pelayanan Bidan Praktik Mandiri Dalam Program KB Nasional, Kamis (27/6).

Menurutnya, angka fertilitas di daerah perdesaan juga sudah mulai menurun, tetapi jumlahnya masih sekitar dua kali lipat dibandingkan rata-rata kelahiran pada wanita usia subur 15-19 tahun di daerah perkotaan. Julianto mengatakan, sebagai langkah BKKBN dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, dirumuskanlah beberapa kebijakan dan strategi akselerasi pembangunan KB untuk 2013 dan 2014.

Rumusan tersebut, antara lain, meningkatkan sosialisasi dan pelayanan KB di lapangan dengan memberdayakan institusi masyarakat perdesaan dan perkotaan. Pemberdayaan tersebut terutama kepada petugas dan kader KB di lapangan agar tetap bermitra dengan berbagai pihak.

Sehingga, lanjut dia, kekurangan tenaga pelayanan KB dapat diatasi dengan memanfaatkan tenaga promotif dan preventif. “Dengan demikian, kehamilan yang tidak diinginkan dapat ditekan dan angka kematian ibu melahirkan juga akan semakin menurun,” ujarnya.

Selain itu, BKKBN juga menyiapkan slogan yang bersifat edukasi bagi keluarga dalam merencanakan keluarganya. Pesan “4 terlalu” (muda, tua, banyak, dan sering), kata dia, harus menjadi andalan untuk mengajak para keluarga dalam merencanakan kehidupan berkeluarga.
Terakhir, Julianto mengimbau agar kampanye pentingnya program KB tersebut lebih disemarakkan. Bidan sebagai pelayan masyarakat, kata dia, harus lebih berperan dalam penyuluhan program KB ke tengah masyarakat. “Saya mengingatkan saja bahwa antara KB dan bidan telah menyatu. Ada bumil ada bidan, ada bidan ada KB, dan ada KB ada bidan,” ujarnya. n cr-01 ed: muhammad fakhruddin
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.

KANTOR IMIGRASI JAKARTA BARAT DAN JAKARTA PUSAT UNTUK SEMENTARA TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PASPOR BARU

Bahwa saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi sedang melakukan perbaikan sistem penerbitan paspor, yang salah satunya melakukan uji coba layanan penggantian paspor 1 hari selesai di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dan pada saat yang sama sedang dilakukan juga pengkajian layanan pembuatan paspor baru selesai selang satu hari.

Sehubungan hal tersebut untuk sementara waktu Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat tidak melayani permohonan paspor baru.
Kepada masyarakat yang ingin membuat paspor baru agar diajukan permohonannya ke kantor imigrasi selain Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
Apabila masyarakat masih membutuhkan informasi lebih lanjut terkait layanan paspor, dapat menghubungi kami di 021 522 4658 ext. 2106 atau email : humas@imigrasi.go.id, ataupun mengunjungi website : www.imigrasi.go.id

4 Juta Penduduk Indonesia Pengguna Narkoba

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) memperingati hari Anti Narkoba Internasional (Hani), yang jatuh hari ini, Selasa (25/6/2013).  Dalam acara tersebut, Kepala BNN, Komjen Anang Iskandar, Menutur hingga tahun 2013 tercatat ada sekira empat Juta penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba. Sebagian besar para pengguna narkoba menderita Hepatitis, HIV, hingga meninggal dunia.

"Kita merayakan Hani ini, merupakan bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk kampanye juga terhadap anti penyalah gunaan Narkoba," ujar Anang, di Jakarta, Selasa (25/06/2013).

Dikatakannya, berbagai macam upaya tengah dilakukan guna menekan angka para penyalahgunaan Narkoba, dengan cara merahabilitasnya. Sehingga dalam masa rehabilatasi tersebut, para penyalah guna diberikan kegiatan yang positif, serta menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba.

"Bagaimana Merehab satu juta pengguna penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun. Akan hilang penggunaan narkoba, sehingga tidak ada permintaan tentu tidak ada penawaran," katanya

Ditambahkannya, pihaknya telah mengapresiasi bahwa hukuman untuk para pengedar narkoba di berikan hukuman yang sangat berat, sehingga peredaran dan penyalah gunaan bisa di minimalisir.

"Hukuman pengedar jelas. Hukuman mati sudah dilakukan. Saya apresiasi hakim yang menjatuhkan hukuman itu. Setimpal, di Indonesia sudah cukup," pungkasnya. (ydh)

Pulau-pulau Kosong Indonesia Harus Segera Ditempati

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 88 dari 17.508 pulau Indonesia saat ini harus ditempati oleh pemerintah Indonesia karena pulau-pulau tersebut berbatasan langsung dengan negara tetangga.


“Kita sudah kehilangan dua pulau, Sipadan dan Ligitan. Jangan sampai ada lagi (yang hilang),” kata Djoko Sidik Purnomo, Direktur Jenderal Kawasan Transmigrasi, di Jakarta, Selasa (3/6). Dikatakan, pulau-pulau itu sendiri telah dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2002.


Sebelumnya, Djoko mengakui bahwa alasan penempatan pulau kosong itu untuk menunjukkan aktifitas politik. “Untuk aktifitas ekonomi memang kurang menguntungkan. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ada Indonesia di sana,” tambahnya. Pemerintah Indonesia, katanya, tinggal membangun mercu suar atau menara satelit untuk menunjukkan aktifitas pemerintahan.


Diantara 88 pulau tersebut, terdapat delapan pulau yang tergabung dalam gugus Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Vietnam. Kepulauan Natuna sendiri selain memiliki potensi kelapa sawit, juga memiliki sumber alam gas dan minyak bumi. Pulau-pulau itu adalah Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokongboro dan Semiun.


Perbatasan darat sendiri, ujarnya, tidak bebas dari masalah. Seperti yang terjadi dengan perbatasan Indonesia dengan Malaysia dengan mobilitas kayu yang didapat secara ilegal di Indonesia. Begitu juga dengan Indonesia-Papua Nugini, ada kecenderungan penduduk Papua masuk ke wilayah Papua Nugini. “Akibatnya kita dikomplain yang punya wilayah ,” kata Djoko. (Yophiandi-TNR)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...