Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan

Rabu, 03 Juli 2013

Penganggur Muda Indonesia Tertinggi di Asia

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyatakan kaum muda memiliki tingkat kesulitan mencari pekerjaan lima kali lebih besar daripada pekerja dewasa. "Itu terjadi karena ketersediaan lapangan kerja untuk angkatan muda semakin menurun," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Wendi Hartanto, dalam acara temu wartawan di kantornya Rabu, 11 April 2012.

Menurut Wendi, kaum muda diperkirakan 4,6 kali lebih besar menjadi pengangguran dibanding pekerja dewasa. Padahal dalam skala global angkanya hanya 2,8 kali lebih besar. Data tersebut ia kutip dari angka perkiraan International Labor Organization.

Sedangkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka usia muda antara 15 hingga 29 tahun di Indonesia mencapai 19,9 persen. Sementara Srilangka 17,9 persen dan Filipina 16,2 persen. Data tersebut, kata dia, membuat Indonesia menyandang gelar sebagai negara dengan pengangguran usia muda tertinggi di Asia Pasifik.

Ia mengatakan permasalahan tersebut akibat kualitas pekerjaan yang tersedia untuk anak muda semakin menurun. "Apa lagi biasanya mereka pilih-pilih pekerjaan. Karena tidak dapat, akhirnya menganggur," kata dia.

Permasalahan lain adalah kaum muda yang bekerja selama ini terkonsentrasi pada pekerjaan informal dan murah. Pekerjaan tersebut juga tanpa jaminan sosial dan tanpa pesangon ketika diberhentikan dari pekerjaan.

Ia khawatir jika pengangguran usia angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik akan berisiko menimbulkan kemiskinan massal. Terlebih lagi jika pengangguran muda tersebut berasal dari mereka yang berpendidikan SD dan SLTP.

"Jika dirata-rata, lama masa tempuh pendidikan penduduk Indonesia baru 5,8 tahun," katanya. Ia mengatakan masih banyak anak usia sekolah tidak sekolah. Mereka diminta bekerja mencari uang oleh keluarganya. Akibatnya kualitas sumber daya manusianya juga ikut rendah.

Kerugian ekonomi jangka pendek dari hal itu menurutnya berupa rendahnya produktivitas, hilangnya waktu produktif, biaya karyawan naik, dan kapasitas terpakai perusahaan rendah. Sementara kerugian jangka panjang adalah mutu tenaga kerja yang rendah, TKI hanya sebagai tenaga kasar, pertumbuhan ekonomi lamban, dan daya saing global rendah.

Kerugian lain adalah terciptanya kemiskinan struktural karena orang yang putus sekolah sulit mendapatkan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Jika orang tersebut memiliki anak, anak mereka juga tidak dapat mengenyam pendidikan karena tidak ada biaya.

Satu Juta Intelektual di Indonesia Menganggur

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak satu juta pengangguran di Indonesia adalah lulusan perguruan tinggi. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Marzan A. Iskandar mengatakan, per September 2011, jumlah pengangguran intelektual di Indonesia mencapai 1,1 juta orang. “Naik 15,71 persen dibandingkan 2010,” kata Marzan saat kuliah umum pelatihan wirausaha industri inovatif di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jumat, 13 April 2012.

Meningkatnya jumlah pengangguran intelektual disebabkan orientasi para sarjana adalah mencari pekerjaan dan bukannya menciptakan pekerjaan. Oleh karena itu, dia meminta para sarjana mengembangkan jiwa kewirausahaan ketimbang sekadar menjadi pegawai.

Untuk mendukung tumbuhnya wirausaha baru, pihaknya bekerja sama dengan lembaga rumah ekonomi rakyat mengadakan pelatihan wirausaha berbasis teknologi atau technopreneurship. Program ini adalah kelanjutan program pusat inovasi usaha mikro-kecil dan menengah yang sudah berjalan sejak 2009. “Selain technopreneurship, program lainnya yang sudah berjalan adalah inkubator bisnis berbasis teknologi di kampus-kampus,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Rumah Ekonomi Rakyat Taufiq Amrullah mengatakan program technopreneurship sudah tiga kali diselenggarakan. Yang pertama di Tangerang pada Oktober 2011, yang diikuti 250 peserta. Yang kedua, pada Februari 2012 di Jakarta, dengan 350 peserta. “Hari ini di UNS Surakarta yang diikuti 400 peserta. Dengan demikian, program ini sudah melatih seribu pengusaha pemula,” katanya.

Setiap peserta pelatihan akan mendapatkan materi tentang manajemen, analisis pasar, mengetahui karakter produk dan calon konsumen, dan memberikan motivasi. Setiap peserta sebelumnya harus sudah membawa proposal bisnis yang berkaitan dengan teknologi.

Proposal tersebut dipresentasikan di depan dewan juri dan bagi proposal yang layak dikembangkan, peserta akan masuk dalam program inkubasi bisnis. Di situ akan didampingi dan dilatih untuk merealisasikan ide bisnisnya, termasuk dihubungkan dengan pelaku usaha yang sudah mapan sebagai mentor.

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

TRANSMIGRASI

Kebijakan transmigrasi itu terus di jalankan sampai pemerintah Orde baru memberikan orientasi yang luas mulai tahun 1972. Undang – undang No. 3 tahun 1972 memberikan tujuan yang luas pada transmigrasi dimana pertimbangan demografi hanya merupakan satu dari tujuh sasaran yaitu:

·         Peningkatan taraf hidup

·         Pembangunan daerah

·         Keseimbangan penyebaran penduduk

·         Pembangunan yang merata diseluruh indonesia

·         Pemanfa’atan sumber – sumber alam dan tenaga manusia

·         Kesatuan dan persatuan bangsa

·         Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional

Kebijakan penduduk yang dijalankan saat ini merupakan implementasi dari arah kebijakan yang telah di rumuskan dalam Garis – garis  besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004.  Pada periode GBHN 1999-2004, kebijakan yang menyangkut  kependudukan  tidak merupakan kebijakan  tersendiri,tetapi merupakan bagian dari kebijakan bidang sosial dan budaya,khususnya pada bidang kesehatan dan kesejatraan sosial.

Arah kebijakanya :

Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran,memperkecil angka kematian,dan peningkatan kualitas program keluarga berencana .

Tujuan kebijakan kependudukan :

Untuk mengendalikan jumlah kelahiran menjadi sangat penting.


KELUARGA  BERENCANA

Salah satu kebijakan dalam bidang kependudukan yang sangat penting di indonesia telah ditunjukkan keberasilannya adalah kebijakan pengendalian jumlah penduduk melalui program KB.

Hal yang menjadi perhatian pada program KB di indonesia :

Program KB telah dapat mengubah pandangan masyarakat yang pronatalis,yang meliat penduduk dari sudut kuantitas saja,menjadi pandangan antinatalitas,yang menekankan pada kesejahteraan masing – masing kelurga melalui pengaturan kelahiran.

Kenyataan bahwa dukungan masyarakat cukup besar pada program KB dan tantangan dari beberapa pihak dapat dianggap kurang berarti.

Indonesia dapat membuktikan bahwa program KB dapat dilaksanakan dipedesaan secara efektif.

Untuk menjadikan gerakan KB sebagai suatu lembaga atau pranata sosial,maka KB harus diusahakan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dalam bentuk norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Program KB juga merupakan usaha untuk melak sanakan kegiatan beyond family planning.

v  Pandangan yang menyatakan bahwa penurunan fertilitas hanya dapat di capai melalui pembangunan ekonomi.

v  Pandangan masyarakat tentang peranan anak dalam kehidupan berkeluarga dan sebagai jaminan hari tua maupun tenaga bantuan untuk keluarga.
v  Pandangan yang menyatakan bahwa dengan program KB yang di kelola dengan baik,fertilitas akan diturunkan.

BLSM Salah Sasaran, Kakek Miskin Ini Dapat dari Tetangga

VIVAnews - Tidak semua warga miskin beruntung mendapat dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar. Salah satu yang tidak beruntung itu adalah Mamat Rahmat, yang berusia 71 tahun, warga Kampung Pangampaan, Kelurahan Pakuwon, Garut Kota.

Kakek miskin ini tak masuk daftar Rumah Tangga Sasaran, sehingga tidak berhak mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial. Tentu saja, dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak itu, tak bisa diterima.

Namun, akhirnya ada tetangganya yang sadar bahwa ia jauh lebih mampu dari Mamat. KPS yang dia miliki pun dialihkan ke Mamat. Mamat akhirnya bisa antre di Kantor Pos mengambil Bantuan Langsung Sementara Masyarakat.

Pengalihan sukarela ini dibenarkankan di Kecamatan Garut Kota. Petugas kecamatan Iwan Setiawan mengaku banyak pemegang KPS yang merasa mampu, sehingga sukarela menyerahkan jatahnya ke warga miskin. "Seperti Pak Mamat ini," katanya.

Iwan mengatakan, mengubah identitas KPS bukan kewenangannya. Dia hanya bisa mengimbau mengalihkan BLT ini ke warga yang benar-benar miskin ini secara sukarela. Ini semua agar pemberian bantuan ini tepat sasaran.
"Dana BLSM bisa dicairkan oleh orang lain asalkan membawa fotokopi KTP dan kartu keluarga penerima sebenarnya, " katanya.

Sebagaimana luas diketahui bahwa setelah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi,  pemerintah menyiapkan kompensasi Rp29,4 triliun untuk masyarakat miskin. Dana terbesar berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, yakni Rp9,7 triliun. Lalu disusul Bantuan Siswa Miskin (BSM) Rp7,5 triliun, Program Infrastruktur Dasar Rp7,25 triliun, Program Beras Miskin Rp4,3 triliun, dan tambahan untuk Program Keluarga Harapan Rp700 miliar.

BLSM akan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga miskisn dengan besaran Rp300 ribu per rumah tangga pada tahap pertama dan Rp150 ribu pada tahap kedua dan ketiga.

KANTOR IMIGRASI JAKARTA BARAT DAN JAKARTA PUSAT UNTUK SEMENTARA TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PASPOR BARU

Bahwa saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi sedang melakukan perbaikan sistem penerbitan paspor, yang salah satunya melakukan uji coba layanan penggantian paspor 1 hari selesai di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat dan pada saat yang sama sedang dilakukan juga pengkajian layanan pembuatan paspor baru selesai selang satu hari.

Sehubungan hal tersebut untuk sementara waktu Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat tidak melayani permohonan paspor baru.
Kepada masyarakat yang ingin membuat paspor baru agar diajukan permohonannya ke kantor imigrasi selain Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
Apabila masyarakat masih membutuhkan informasi lebih lanjut terkait layanan paspor, dapat menghubungi kami di 021 522 4658 ext. 2106 atau email : humas@imigrasi.go.id, ataupun mengunjungi website : www.imigrasi.go.id

4 Juta Penduduk Indonesia Pengguna Narkoba

JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) memperingati hari Anti Narkoba Internasional (Hani), yang jatuh hari ini, Selasa (25/6/2013).  Dalam acara tersebut, Kepala BNN, Komjen Anang Iskandar, Menutur hingga tahun 2013 tercatat ada sekira empat Juta penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba. Sebagian besar para pengguna narkoba menderita Hepatitis, HIV, hingga meninggal dunia.

"Kita merayakan Hani ini, merupakan bentuk keprihatinan dan sebagai bentuk kampanye juga terhadap anti penyalah gunaan Narkoba," ujar Anang, di Jakarta, Selasa (25/06/2013).

Dikatakannya, berbagai macam upaya tengah dilakukan guna menekan angka para penyalahgunaan Narkoba, dengan cara merahabilitasnya. Sehingga dalam masa rehabilatasi tersebut, para penyalah guna diberikan kegiatan yang positif, serta menghilangkan ketergantungan terhadap narkoba.

"Bagaimana Merehab satu juta pengguna penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun. Akan hilang penggunaan narkoba, sehingga tidak ada permintaan tentu tidak ada penawaran," katanya

Ditambahkannya, pihaknya telah mengapresiasi bahwa hukuman untuk para pengedar narkoba di berikan hukuman yang sangat berat, sehingga peredaran dan penyalah gunaan bisa di minimalisir.

"Hukuman pengedar jelas. Hukuman mati sudah dilakukan. Saya apresiasi hakim yang menjatuhkan hukuman itu. Setimpal, di Indonesia sudah cukup," pungkasnya. (ydh)

Pengamat: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2013 capai 6,6 Persen

Semarang, (ANTARA KL) - Pakar ekonomi dan perbankan Aviliani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 bisa mencapai 6,6 persen jika iklim investasi masih terjaga dengan baik.

"Saya memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan di kisaran 6-6,6 persen. Memang cukup signifikan, tergantung pada laju investasi," katanya usai seminar "Keuangan Inklusif" di Semarang, Kamis. Meski demikian, kata dia, seandainya laju investasi tidak bergerak pun pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih menyentuh enam persen karena sektor konsumsi yang cukup tinggi dan dominan.

Menurut peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu, perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan memang dapat tercapai dengan sektor konsumsi yang tinggi.

"Sektor konsumsi di Indonesia memang cukup besar dan dominan, setidaknya memiliki porsi sekitar 65 persen," kata Aviliani yang juga Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi juga bisa terdorong dengan kegiatan keuangan inklusif (financial inclusion) yang khususnya menyasar sektor pertanian yang selama ini kesulitan mengakses perbankan.

Keuangan inklusif, kata dia, bertujuan menciptakan kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, dengan membangun sistem keuangan yang mudah diakses masyarakat dengan biaya terjangkau.

"Sektor pertanian harus menjadi sasaran utama keuangan inklusif. Apalagi, dari sekitar 233 juta penduduk Indonesia, 40 juta jiwa di antaranya merupakan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian," kata Aviliani.                         (AB/ANTARA)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...